“Belum dikaji dengan cara komprehensif. Yang tentu kita bakal lakukan efisiensi, ” papar Yuddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).
Beberapa pilihan yang diperhitungkan Kemenpan RB salah nya ialah memberlakukan pensiun awal untuk beberapa PNS. Tetapi sekali lagi, Yuddy menyampaikan, belum ada kajian yang komprehensif berkaitan pilihan itu.
“ (Benar bakal dipensiunkan awal?) Ada gagasan, namun masih tetap dalam kajian. Jadi sangat awal bila di sampaikan saat ini. Kita bakal kaji sematang mungkin saja, ” tambah Yuddy.
Yuddy menyampaikan, sekarang ini rasio PNS pada jumlah masyarakat ada di angka 1, 77 %, dengan angka kepegawaian meraih 4. 517. 000 pegawai. Sesaat rasio yang ideal ada di angka 1, 5 %.
“Kita bakal turunkan rasio kepegawaian yang saat ini jumlah rasio pada jumlah masyarakat kan 1, 77 ya. Untuk efisiensi, kami, Kemenpan lakukan kajian kalau idealnya di angka 1, 5 % ratio jumlah pegawai pemerintah pada jumlah penduduknya, ” terang Yuddy.
“Jadi bila saat ini jumlah 4, 5 (juta), kalkulasi saja 1, 5 % kalikan 250 juta kurang lebih berapakah tuh PNS-nya, ” tambah Yuddy.
Yuddy mengakui belum mengulas gagasan ini dengan pihak-pihak berkaitan, tetapi kajian menyeluruh bakal dikerjakan secepatnya. Bahan pertimbangan lakukan pemangkasan PNS itu, lanjut Yuddy yaitu minimnya biaya pemerintah dan penerimaan pajak yg tidak meraih tujuan th. 2015.
“ (Kapan kajian usai?) Secepatnya. Lantaran kita telah bicarakan lama. Anda kan tahu sendiri berbelanja pegawai kita ini nyaris 40 %. Berbelanja modal serta barang yang berkaitan berbelanja pegawai juga semakin tinggi. Anda ketahui sendiri penerimaan pajak tak meraih 100 % dari targetnya. Bermakna kita mesti lakukan penghematan, ” ucap Yuddy.
“Nah salah satu yang dapat dihemat yaitu pengeluaran berbelanja pegawai. Oleh karena itu kan ada moratorium. Namun kan moratorium ini hingga kapan. Karenanya mesti ada beberapa langkah progresif dalam lakukan pengaturan kepegawaian. Beberapa langkah progresif itu salah satunya mesti turunkan beban berbelanja pegawai lewat tingkat ratio yang paling mungkin saja. Yg tidak mengganggu proses beberapa pekerjaan birokrasi pemerintahan, ” tutur Yuddy.
Disadari Yuddy kalau kebijakannya bakal memetik reaksi publik, tetapi Yuddy mengakui telah siap terima berbagai reaksi yang bakal nampak akibat wacana kebijakannya itu. HP – Sebarkanlah. com/Merdeka
