Selain saat istirahat parlemen bertambah, ada juga perubahan besaran dana operasional reses yang masuk ke kantong wakil rakyat. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti membenarkan ada pergantian biaya reses anggota DPR. Namun masalah angkanya, Winantuningtyastiti tak menyebutkan tentu.
“Kalau rinciannya tak hafal. Namun prinsipnya dialokasikan lantaran perintah UUMD3. Ada pekerjaan anggota DPR memperjuangkan masukan pembangunan daerah, sosialisasi undang-undang, ada pekerjaan untuk kunjungan bila ada masalah di dapilnya. Itu semua menambahkan di dukung staf, tenaga pakar termasuk juga aspri. Itu ada biayanya, ” kata Winantuningtyastiti.
Walau tak menerangkan rinci dana reses anggota DPR, namun bila merujuk pada angka terakhir, setiap anggota DPR memperoleh dana reses Rp 150 juta dari nominal sebelumnya Rp 40 juta. Dana ini cuma buat anggota, belum termasuk juga staf, tenaga pakar dan aspri.
Hal yang mengagetkan lagi yaitu dalam kode etik DPR, pemakaian dana reses tak ditata secara khusus laporan pertanggungjawabannya. Hal itu karena laporan reses berbentuk administratif.
Karena bebasnya pemakaian dana tanpa ada terikat laporan pertanggungjawaban ini, berimbas pada sanksi yang juga tak secara khusus diatur. Cuma ada aturan etika umum seperti larangan untuk anggota untuk menyalahgunakan wewenang.
“Itu mekanismenya masih dibicarakan tim ada dari fraksi, termasuk juga pertanggungjawaban (dana reses), ” terangnya.
Berbagai sarana yang dipunyai anggota DPR ini seolah berbanding terbalik dengan keadaan rakyat Indonesia. Terlebih harga beras saat ini yang melejit tinggi, tentu berimbas pada kehidupan rakyat miskin. Boro-boro makan enak, dapat mengisi perut yang kosong juga satu berkah untuk rakyat miskin.
Berikut kenyataan miris rakyat hidup sulit di tengah DPR menggodok aturan soal kenaikan gaji :
Dari mulai : Pasutri tua tinggal di gubuk reyot beralas tanah
